Organisasi Keagamaan Indonesia (Studi Kasus PERTI)

Oleh: ALVIN MASKUR

(Mahasiswa S2 Pascasarjana STAIN Kediri, Alumni PMII, dan Mantan Presiden Mahasiswa STAIN Kediri)

Foto: Alvin Maskur (sumber foto: facebook)

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Salah satu organisasi keagamaan berskala nasional yang lahir di Sumatera Barat pada awal abad 20 adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Organisasi di bidang  sosial keagamaan dan pendidikan Islam ini muncul di latar belakangi oleh perkembangan paham keagamaan yang digerakkan oleh kaum muda untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda ini melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan-perdebatan. Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda ini, kaum tua pun mulai bergerak. Mereka juga menerbitkan majalah untuk menandingi majalah-majalah yang di terbitkan kaum muda. Dalam lapangan pendidikan , kaum tua mengaktifkan lembaga surau, seperti surau syekh khatib Muhammad Ali di Parak Gadang, Surau Syekh Sulaiman ar-Rasuli di Candung, Bukittinggi dll.selain itu kaum tua juga membentuk perkumpulan yang bernama ittihad Ulama yang kemudian berganti nama dengan Persatuan tarbiyah Islamiyah.[1]

Selain Perti terjun di bidang kemasyarakatan dalam sejarahnya Perti juga sempat menjadi salah satu organisasi politik Praktis ,yaitu pada tahun 1945yang kemudian mengikuti pemilu pada tahun 1955 bahkan pernah bergabung juga dengan GOLKAR serta PPP sebelum akhirnya menyatakan sebagai organisasi yang konsen hanya dalam bidang kemasyarakatan dan tidak terikat dengan organisasi politik manapun. Dalam makalah ini penulis akan menguraikan organisasi PERTI dari sejarah munculnya sampai peran-perannya terutama  dalam dunia pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1.    Bagaimana sejarah berdirinyaPERTI?

2.    Bagaimana sejarah pergerakan PERTI dalam bidang sosial keagamaan dan politik?

3.    Bagaimana peran dan pergerakan PERTI dalam bidang pendidikan?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah berdirinya PERTI

Minangkabau merupakan wilayah yang terkenal kuat keterkaitannya pada adat, disamping itu, Minangkabau adalah salah satu daerah yang mengalami proses Islamisasi sangat dalam. Akan tetapi Sulit dipastikan kapan sebenarnya Islam masuk ke daerah ini. Ada yang mengatakan abad ke-8, abad ke-12 dan bahkan ada juga yang memperkirakan abad ke-7 karena menurut almanak tiongkok, sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Sumatera Barat pada tahun 674 M.[2]

Terlepas dari berbagai versi yang ada, Hamka mengatakan bahwa raja Islam pertama di Minangkabau (pagaruyung) adalah Raja Alam Arif sekitar tahun 1600 M. Oleh karena pusat kerajaan ini jauh dari daratan, diperkirakan bahwa dengan masuknya raja tersebut, berarti Islam telah menyebar di wilayah Minangkabau sekitar tahun 1600 M tersebut[3]

Sejak Islam masuk ke Minangkabau, telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau yang dipelopori oleh kaum muda. Gerakan itu bertujuan untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sumatera Thawalib yang lebih mengutamakan ilmu-ilmu untuk menggali dan memahami Islam dari Sumbernya.

Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Diantara majalah yang mereka terbitkan termasuk Suluh Melaju di Padang (1013), al-Mizan di Maninjau (1918) yang diterbitkan oleh organisasi local Sjarikat al-Ihsan, Al-Mizan, (lain pula) 1928 dan Suarti (Suara Perti) dalam tahun 1940 yang berkenaan dengan soal-soal organisasi . Dalam bidang pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu perkumpulan yang bernama Ittihadul sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan PGAI.

Diilhami oleh perkembangan tersebut, timbullah niat Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, memprakarsai suatu pertemuan besar di Candung Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1928. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua, diantaranya Syekh Abbas al-Qadhi, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya..

Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI. Pada tahun 1930, mengingat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiayah Islamiyah, timbullah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia mengumpulkan ulama-ulama kaum tua kembali di Candung Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930. Pertemuan ini memutuskan untuk membentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Dan pada tanggal itulah yang disepakati sejarawan sebagai tanggal berdirinya PTI.[4] Serta mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai organisasi yang berbadan hukum.[5]

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konfrensi tanggal 11-16  Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan Tarbiyah Islamiyah berubah menjadi PERTI. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu:

           1.      Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan paut dengan itu.

           2.      Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan.

           3.      Berdaya upaya memajukan perusahaan.

           4.       Memperkokoh amal ibadah serta memperbanyak syiarnya.

Rumusan AD kemudian disempurnakan pada konggres II (3-5 April 1935) di bukittinggi. Dan waktu itu, asas Islam organisasi ini dilengkapi dengan kalimat “dalam iktikad menurut paham ahlusunah waljamaah dan dalam syariat menurut madzhab Syafi’i. Dan struktur organisasi pada masa itu terdiri dari pengurus besar (PB) yang didampingi oleh dewan penasehat. Beberapa orang dari Pengurus Besar ditunjuk ebagai Pengurus Besar Harian, yang semuanya berkedudukan di Bukittinggi. Untuk daerah yang jauh dari pusat diadakan Majlis Wakil PB yang dipimpin oleh Konsul PB. Majlis ini bertugas mengkoordinasi cabang, dan setiap cabang mengkoordinasi anak cabang.[6]

B.  Sejarah pergerakan PERTI dalam bidang sosial keagamaan dan politik.

Isu yang mengatakan PERTI hanyalah organisasi lokal dan partai kecil, kelihatannya membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Deliar Noer. Pada tahun 1945 saja organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir diseluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar pulau Sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan anggota sekitar 400.000 orang. Perkembangan selanjutnya tercatat 350 buah madrasah milik PERTI dari tingkat kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Oleh karena itu perlu dipertegas lagi, tidak mustahil organisasi “kaum tua” yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlussunnah Waljama’ah dan mazhab Syafi’I ini, mempunyai banyak studi yang menarik untuk dikaji.

Selain aktif dibidang pendidikan, organisasi ini juga aktif diluar bidang pendidikan, diantaranya membangun sejumlah masjid dan rumah yatim piatu. Sesudah 1945 PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi).[7]

Pada tahun 1945 yaitu pada bulan november Perti mengadakan rapat pleno PB dalam rangka menyambut imbauan Wakil Presiden Muhamad Hatta untuk mendirikan partai-partai politik bagi seluruh bangsa.sejak itu Perti menyatakan diri sebagai salah satu partai politik islam. Pernyataan ini disahkan oleh Muktamar  IV (24-26 Desember 1945) di bukittinggi.  Struktrur organisasi berubah menjadi dewan Partai Tertinggi (DPT) sebagai pengambil keputusan Mendasar, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai badan eksekutif, dan Majlis Penasehat Pusat (MPP).[8]

Kemudian PERTI ikut dalam pemilu 1955dan berhasil memperoleh 4 kursi di parlemen. Pada tahun itu organisasi ini telah tersebar ke berbagai daerah, mempunyai 13 Dewan Pengurus Daerah, 75 Dewan Pengurus Cabang, 300 Dewan Pengurus Anak Cabang , dan 2000 Pengurus Ranting.

Tujuan Perti adalah: (1) meninggalkan agama Islam dalam arti seluas-luasnya; (2) menjiwai masyarakat Indonesia dengan semangat keislaman; (3) membangun masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan agma Islam. Untuk mencapai tujuan itu Perti berusaha antara lain: (1) mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara RI yang menjadi jembatan emas untuk kemakmuran rohaniah dan jasmaniah rakyat; (2) menentang koloanisme dan imperalisme dalam segala bentuknya; (3) memajukan pengajaran, pendidikan dan kecerdasan rakyay; (4) memperdalm rasa cinta terhadap agama, bangsa dan tanah air; (5) memperhebat penyiaran dan pertahanan agama Islam;(6) memajukan perekonomian dan kemakmuran rakyat .

Pada masa demokrasi pemimpin, sebagian pengurus Perti dipandang condong ke “kiri”, ketika terjadi pengganyangan terhadap G30S/PKI, maka pihak yang beroposisi terhadap golongan “kiri”berhasil menduduki kepemimpinan partai. Dalam Musyawarak kerja pada bulan Februari 1966 di Bukittinggi, Perti menyusun pengurus baru yang diketahui oleh Rusli Halil. Karena pemilihan itu tidak melalui muktamar dan pengurus baru itu dinilai tidak bersih dari pengaruh “kiri”, maka timbul tuntutan agar partai mengadakan muktamar.

Muktamar  di Jakarta pada tanggal 27 Agustus hingga 4 September 1966 memilih Rusli Halil sebagai ketua, Ahmad HMS sebagai sekretaris jendral, dan rusli A. Wahid sebagai Rais Am Majelis Syura. Setelah susunan pengurus diumumkan, dan peserta Muktamar belum meninggalkan Jakarta, maka T.S.Marjohan membebtuk DPP tandingan yang diketuainya sendiri dengan Sirajdjuddin Abbas sebagai Rais AM Majelis Syura. DPP tandingan ini hilang begitu saja, karena tidak didukung daerah.

Konflik di tubuh tetap berkelanjutan, terutama antara Rusli A.Wahid dan Rusli Halil. Walaupun Peri berhasil mengadakan sidang Majelis Syura di Bogor tanggal 12-16 juni 1967 dan berhasil mempertahankan susuna pengurus hasil Muktamar , perselisihan antara kedua kubu itu menyeret mereka untuk saling mencari dukungan. Dalam situasi demikian, maka syekh Sulaiman ar-Rasuli, sesepuh dan pendiri Perti, meminta Perti menanggalkan baju politiknya dan kembali ke khittah semula.Imbauan itu tidak berjawab

Melihat suasana begitu parah, ar-Rasuli mengirim sebuah delegasi ke Jakarta di bawah pimpinan Hamidin Saad untuk mengupayakan rujuk. Kaerena misi ini juga gagal, maka delegasi tersebut mencari terobosan dan meminta bantuan Golongan Karya. Dengan tangan terbuka, Jendral Soeowati sebagai ketua Golongan Karya dapat menerimanya  dan mengukuhkan Rusli Halil sebagai Ketua, seperti Hasil keputusan Muktamar.

Berdasarkan dekrit ar-Rasuli, Soekowati menganjurkan kelompok Ahmad HMS untuk mendirikan “TARBIYAH” non politik. Kelompok ini pun mengadakan Musyawarah Besar Luar Biasa di Bukittinggi pada tanggal 2-4 Juli 1970 dengan dukungan pemerintah Sumatera Barat. Dan diantara keputusannya ialah mengukuhkan dekrit Syekh Sulaiman ar-Rasuli dengan menjadikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi non politik.

Di pihak lain, kelompok Rusli A. Wahid tidak dapat meninggalkan dunia politik, sehingga Perti tetap menjadi partai politik yang ikut mengambil bagian dalam pemilu 1971 dan memperoleh 2 suara untuk DPR. Ketika terjadi penyederhanaan partai, maka semua partai politik Islam, termasuk Perti, berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kecewa dengan politik PPP di bawah kepemimpinan Jaelani Naro,S.H., maka pada tanggal 26 juni 1988 Perti mengeluarkan Pernyataan sikap kemandiriannya, yang isinya antara lain: (1) Sejak 9 Januari 1973 Perti adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri, tidak berpolitik, bebas dan tidak terikat dengan organisasi sosisl politik manapun; (2) Perti hanyalah wadah kegiatan untuk beribadah kepada allah SWT melalui pendidikan, dakwah, dan amal sosial[9].

C. Peran dan Pergerakan PERTI dalam bidang pendidikan

Khusus bidang pendidikan, MTI semakin berkembang pesat. Hingga pada tahun 1937, tercatat sebanyak 137 MTI di Minangkabau, dan di beberapa tempat luar Minangkabau. Pada tahun 1938, didirikan pula sebuah madrasah khusus untuk putri, yaitu MTI putri di Bengkawas, Bukittinggi yang dipimpin Ummi Hj. Syamsiah Abbas dimana pada tahun 1940 tercatat memiliki murid sekitar 250 orang. Bahkan pada tahun 1937, misalnya, jumlah murid di MTI Jaho mencapai sekitar 700 orang, kemudian MTI Candung dengan jumlah murid sebanyak 500 orang, dan pada tahun 1938 mencapai 500 orang murid. Sedangkan pada tahun 1942, sudah terdapat 300 MTI di berbagai daerah dengan 45.000 murid.

Di antara madrasah-madrasah Perti yang terkenal dan sangat berperan dalam mendidik anak bangsa adalah MTI Candung. Berikut ini adalah perkembangan MTI Candung dari masa ke masa.Pada Tahun 1928-1957, kurikulum MTI Candung 100% agama dengan memakai kitab kuning. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

1.    Fathul Mu’in

2.    Al-Mahalli

3.    Waraqat

4.    Jam’ul Jawami’

5.    Sanusi

6.    Kifayatu ‘Awam

7.    Ummul Barahin

8.    Bukhari muslim

9.    Ibnu Aqil

10.     Fathul Qarib

11.     Dan lain-lain

Serta  kitab-kitab yang dikarang oleh Ulama Perti sendiri seperti Bidayatul Balaghah dan Khulashah Tarikh Islam (H. Sirajuddin Abbas), Bidayat Tauhid (H.Rusli), Hidayatut Thalabah (H.Mansur) dan lain-lain[10]

Kemudian mulai tahun 1957, kurikulum MTI Candung telah mengadopsi kurikulum umum dan berkembang secara bertahap sampai munculnya SKB tiga menteri 1974 dengan rasio: 70% agama dan 30% umum, dan tetap berlaku sampai sekarang.

         

       1.      Fase Perkembangan Pendidikan MTI Candung di Masa Syeikh Sulaiman ar-Rasuli.

Tahun 1908 merupakan sistem halaqah sebagai awal pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung yang bertempat di Surau Baru, berakhir pada tahun 1928. Di tanggal 5 Mei 1928, maka pendidikan madrasah mulai diberlakukan dengan memakai sistem kalsikal dengan lama pendidikan adalah 9 tahun.

Pada tanggal 20 Mei 1930 organisasi yang dirintis bersama akhirnya tuntas dalam suatu bentuk pembahasan yang intensif yang disebut dengan “Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)”,  kondisi ini berjalan sampai tahun 1945 dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang telah berkembang di Indonesia Pada tanggal 24 September 1936, diadakan suatu rapat di Candung yang dihadiri oleh ketua dan para guru Madrasah Tarbiyah Islamiyah dengan salah satu keputusannya adalah menyamakan kurikulum bagi seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Indonesia.

Kemudian di tahun 1938, Persatuan Tarbiyah Islamiyah mengadakan Muktamar di Bukittinggi yang intinya memutuskan untuk menyusun rencana kurikulum berupa daftar pelajaran yang diseragamkan untuk seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah Memasuki tahun 1950, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung mulai didaftarkan pada Departemen Agama serta tahun 1970 kembali didaftarkan untuk kedua kalinya, sehingga perencanaan tersebut mendapat kendala dengan sikap masyarakat yang menentang masuknya pelajaran yang ditawarkan Dapertemen Agama karena ada bentuk kekhawatiran yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan tarbiyah akan “dihapuskan” Tahun 1961 berdirilah sebuah yayasan sebagai tempat bernaungnya sebuah pendidikan swasta yang dinamakan dengan Yayasan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy. Yayasan ini bertugas untuk memikirkan, merencanakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pembangunan, dan perbaikan madrasah ini.

Berakhirnya Fase Kepemimpinan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy Pada tahun 1965 M, seiring kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka jabatan sebagai pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung diserahkan kepada H. Baharuddin ar-Rasuli Jabatan pimpinan yang ia tekuni tidak ada perubahan dari kepemimpian yang dipegang oleh Ayah beliau.

    2.      Fase Kepemimpinan Buya H. Baharuddin ar-Rasuliy (1965-1971)

Seluruh operasional madrasah dikelola oleh H. Baharuddin ar-Rasuliy dengan adanya persetujuan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy. Kebijakan-kebijakan pimpinan tetap dipegang oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy secara substansif.

     3.      Fase Kepemimpinan Buya H. Syahruddin ar-Rasuly (1971-2005)

Pada tahun 1977, PB. Persatuan Tarbiyah Islamiyah terlibat dalam pengaturan pengelolaan madrasah ini dengan melahirkan direktorium madrasah yang terdiri dari lima orang yang akan mengendalikan perkembangan madrasah, diantara mereka adalah H. Baharuddin ar-Rasuli, H. Syahruddin ar-Rasuli, H. Moh. Nur ar-Rasuli, H. Izzuddin Marzuki, dan Abdullah Ali. Mereka yang disebutkan mempunyai tugas sebagai perencana dan pelaksana pendidikan madrasah agar dapat dijalankan dengan baik. Kondisi yang seperti tetap berjalan sampai pada tahun 1994.

Pengelompokkan Kurikulum semenjak 1994-2008:

a.    Pelajaran Agama:

1)   Fiqh

2)    Hadit

3)    Tauhid

4)   Tafsir

5)     Tashauf

6)   Ushul Fiqh

7)   Mantiq

8)     Mushthalah

b.    Pelajaran Bahasa:

1)   Arab

2)   B. Inggris

3)   B. Indonesia

4)   Nahwu

5)   Sharaf

6)   Qawa’id

7)   Balaghah

c.    Pelajaran Umum

1)   KWN

2)   Ilmu Jiwa

3)   Sejarah Umum

4)     Geografi

5)   Antropologi

6)   IPS

7)   IPA

8)    Ilmu Komputer

      4.      Fase Kepemimpinan Buya H. Muhammad Noer ar-Rasuliy (2004-2006)

Kepemimpinan yang beliau jalankan sebagai Rais al-’Aam merupakan usaha untuk membantu kepemimpinan yang dipegang oleh Buya H. Syahruddin ar-Rasuliy sebagai Syaikh al-Madrasah.

       5.      Fase Kepemimpinan Buya Badra Syahruddin ar-Rasuliy 2005-2007

Kepemimpinannya sebagai Rais al-’Aam, dibimbing oleh Buya H. Muhammad Noer ar-Rasuliy yang menjabat sebagai Syaikh al-Madrasah menggantikan posisi Buya H. Syahruddin ar-Rasuliy yang wafat pada 24 Desember 2005.

        6.      Fase Kemimpinan Buya H. Amhar Zen ar-Rasuliy (2007-2008)

Kepemimpinan Buya H. Amhar Zen ar-Rasuliy merupakan usaha untuk melanjutkan kepemimpinan Buya Badra Syahruddin sehubungan dengan kesibukan yang beliau emban sebagai pegawai tata usaha Universitas Andalas[11]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Lahirnya Organisasi PERTI ini diilhami oleh adanya gerakan pembaharuan Islam yang di motori kaum muda yang bertujuan untuk  mengubah tradisi terutama tarikat, untuk menandingi gerakan tersebut kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuly memprakasai perkumpulan ulama-ulama kaum tua yang bernama Ittihadul. Dari perkumpulan itu lahir Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI.

Untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi, maka dibentuklah organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Kemudian atas kesepakatan bersama, singkatan PTI berubah menjadi PERTI.

Dalam perkembangannya, PERTI mendirikan madrasah-madrasah / sekolah, membangun sejumlah masjid dan panti asuhan. Selain itu, PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi). PERTI juga aktif dalam kancah politik, akan tetapi tidak lama kemudian, PERTI mendeklarasikan sebagai organisasi masa keagamaan yang independen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Tufik. Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus,1987.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,Ensiklopedi Islam. Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve,2001.

Hamka. Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama. Jakarta: Widjaya. 1950.

Karel A.Steenbrink,Pesantren,Madrasah,Sekolah. Jakarta:LP3ES,1986.

Noer,Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta:LP3ES,1980.

Tujuh koto, “Organisasi Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam Kasus Perti”, http://tujuhkoto.wordpress.com/2010/06/21/organisasi-sosial-keagamaan-dan-pendidikan-islam-kasus-perti/, di akses tanggal 23 maret 2012.

Yunus,  Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta:Mutiara,1979.

,

---

[1] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,Ensiklopedi Islam(Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve,2001),96.

[2] Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1987), 111-112.

[3] Hamka, Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama, (Jakarta: Widjaya. 1950),5.

[4] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,Ensiklopedi Islam,96.

[5]Karel A.Steenbrink,Pesantren,Madrasah,Sekolah(Jakarta:LP3ES,1986),64.

[6] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,Ensiklopedi Islam,97.

[7] Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta:LP3ES,1980),241.

[8] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,Ensiklopedi Islam,97.

[9]Ibid.,,97.

[10] Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam(Jakarta:Mutiara,1979),100.

[11] Tujuh koto, “Organisasi Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam Kasus Perti”, http://tujuhkoto.wordpress.com/2010/06/21/organisasi-sosial-keagamaan-dan-pendidikan-islam-kasus-perti/, di akses tanggal 23 maret 2012.

,

Ikuti kami di empat media ini:

Tweet Banjir Embun

Tulisan milik *Banjir Embun* lainnya:

Ditulis oleh Banjir Embun Rabu, 13 Juni 2012